DPR Kompak Tolak Kenaikan Gaji
Senin, 31 Januari 2011 – 06:56 WIB
JAKARTA - Partai-partai satu suara menolak kenaikan gaji pejabat, termasuk DPR, yang direncanakan kementrian keuangan. Momentum kenaikan dianggap tidak tepat dilakukan saat ini. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, menaikkan gaji di saat momen inflasi seperti sekarang merupakan keputusan yang tidak berdasar. "Saya tidak sependapat dengan rencana itu," kata Priyo, di Jakarta, kemarin (30/1).
Menurut dia, kerap disinggung bahwa posisi gaji presiden, sangat jomplang dibandingkan gaji para Direksi BUMN. Menaikkan gaji pejabat negara justru merupakan logika yang keliru. Seharusnya Kemenkeu melakukan evaluasi atas struktur gaji yang melambung itu. "Gaji direksi BUMN kan terlalu tinggi berlipat-lipat," ujarnya menegaskan.
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin juga senada dengan Priyo. Partai berlambang kabah itu meminta agar presiden, anggota DPR, dan semua pejabat negara tak naik gajinya. "Enough, is enough!" tegas Lukman Hakim, kemarin.
JAKARTA - Partai-partai satu suara menolak kenaikan gaji pejabat, termasuk DPR, yang direncanakan kementrian keuangan. Momentum kenaikan dianggap
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Parpol
PDIP Siap Menghadapi Upaya Hukum Tia Rahmania Setelah Dipecat Partai
Jumat, 27 September 2024 – 00:00 WIB - Pilkada
Cawabup Nomor 2 Janji Tak Terapkan Politik Balas Dendam Bila Menang di Pilkada
Kamis, 26 September 2024 – 22:31 WIB - Parpol
PDIP Ingatkan Prabowo Pulang ke Indonesia saat Rezim Megawati
Kamis, 26 September 2024 – 20:22 WIB - Legislatif
Adakan Fun Shooting Bersama Anggota DPD Terpilih, Sultan: Fokus pada Visi Penguatan Lembaga
Kamis, 26 September 2024 – 19:37 WIB
BERITA TERPOPULER
- Hukum
Video Syur Viral, Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo Pernah Berjimak di Sekolah
Jumat, 27 September 2024 – 02:02 WIB - Hukum
Oknum Guru di Gorontalo Jadi Tersangka Setelah Setubuhi Murid Sendiri Berkali-Kali
Jumat, 27 September 2024 – 01:00 WIB - Humaniora
Gerobak Dorong Kembali Padati Boulevard Artha Gading, Padahal Sudah Ditertibkan Satpol PP
Jumat, 27 September 2024 – 00:01 WIB - Politik
Bawaslu Semarang juga Tertibkan Baliho Paslon yang Gagal 'Nyalon' di Pilkada 2024
Jumat, 27 September 2024 – 03:00 WIB - Parpol
PDIP Siap Menghadapi Upaya Hukum Tia Rahmania Setelah Dipecat Partai
Jumat, 27 September 2024 – 00:00 WIB