DPR Minta Data Pasti Jumlah Orang Miskin

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkestra), Fahri Hamzah bersama Pimpinan Komisi IX DPR serta beberapa anggota DPR RI melaksanakan rapat dengan Direksi dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Jamsostek.

Rapat untuk menindaklanjuti rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan temuan terkait pelayanan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/9).

Dalam kesempatan itu, Fahri  didampingi Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay serta jajaran anggota Komisi IX DPR.

Termasuk Staff Khusus dan Tenaga Ahli DPR RI. Rombongan DPR RI diterima oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada jajaran direksi dan Pengawas BPJS Kesehatan, Fahri mengatakan data yang dikeluarkan oleh BPS tentang jumlah orang miskin, berbeda dengan data yang di BPJS Kesehatan tentang coverage juga berbeda dengan yang ada di Depkes.

Karena itu, DPR ingin meminta penjelasan secara teknis, khususnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami juga ingin mendengar ke arah integrasi itu, apakah ada. Karena kan apa pun ini, under line-nya adalah universal coverage, yang sebetulnya nanti satu warga negara punya satu identitas saja, apakah itu kesehatan atau ketenagakerjaan," tanya Fahri.

Sementara itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Sustanto menjelaskan dana dialokasikan sesuai yang telah diatur regulasi.