DPR Minta Gubernur dan Bupati Ikut Aktif Berantas Pungli

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pungutan liar tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan pusat. Namun pungli juga banyak terjadi di daerah-daerah.

Menurut Taufik, untuk memberantas pungli ini tidak hanya harus diserahkan ke pemerintah pusat saja. Kecuali, jika memang ada penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang terjadi di level kementerian.

"Tapi kalau pungli jangan sampai diserahkan ke pemerintah pusat saja. Tapi bupati gubernur itu juga harus bekerja sama (memberantasnya)," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Taufik mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi. Mengingat, pungli itu terjadi di level pusat hingga daerah.

Dia berharap, dengan adanya Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli itu bisa membabat habis pungli. Penindakan yang dilakukan termasuk dengan operasi tangkap tangan (OTT) hingga ke daerah oleh aparat menjadi langkah pencegahan yang patut diapresiasi. "Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama," kata politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (boy/jpnn)