DPR Minta MA tak Beri Ampun Hakim Selingkuh

Jumat, 25 Januari 2013 – 20:38 WIB

Karenanya, Eva mengatakan, Mahkamah Agung harus melakukan pembenahan dengan menarik pembelajaran dari kasus ini. Menurut Eva, MA harus memerbaiki sistem seperti dengan menyelenggarakan  menyelenggarakan refreshment, training, workshop tentang hukum dan gender.

Sehingga, lanjut Eva, bisa memunculkan hakim-hakim yang knowledgeable (berpengetahuan luas) dan sensitif terhadap UU yang progresif dan pro HAM perempuan dan anak. Misalnya, kata dia, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang serta lainnya ditambah rekrutmen lebih banyak hakim hakim perempuan.

"Dalam kaitan ini saya mendukung  RUU revisi UU KUHP juga harus dibuat lebih responsive terhadap isu gender dan anak terkait kasus kejahatan seksual," paparnya. Seperti diberitakan, KY memeriksa kasus praktek perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Kalimantan Barat.

Praktek perselingkuhan itu mulai terkuak berawal dari laporan masyarakat setempat. Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh menuturkan, pihaknya telah memeriksa hakim yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan informasi, Hakim tersebut dilaporkan oleh istri keduanya dan wanita-wanita yang menjadi pasangan selingkuhnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, selain pelanggaran kode etik kehakiman, selingkuh juga jelas-jelas

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next