DPR Minta Pemerintah Memberi Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia, terlebih tak ada alokasi THR bagi mereka pada lebaran tahun ini. 

“Pada saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana,” ujar Abdul Fikri dalam rilis yang diterima, Jumat (25/5/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani presiden.  Namun, 736 ribu tenaga guru honorer (menurut data Kemendikbud)  bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut.  

"Selayaknya sudah menjadi perhatian Pemerintah RI mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun ngga ada," ujar Politikus PKS dari Dapil Jawa Tengah IX, Tegal dan Brebes.

Ia melanjutkan, masih banyak honorer guru yang masih digaji hanya 200-300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik, sebesar Rp1,5 juta. 
“Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.

Padahal, guru honorer, terutama di daerah-daerah, merupakan ujung tombak pendidikan kita. Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS.  

Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut, tiap tahunnya, lima ribu guru PNS pensiun. Sementara di sisi lain, pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru.

Fikri menyontohkan, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak didapati Sekolah Dasar Negeri yang guru PNS nya hanya satu. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.  “Bahkan ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.