DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji

Senin, 05 Desember 2011 – 22:02 WIB

Selain itu, kata Karding, perlu dibentuk Pansus tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kata dia, karena adanya temuan penyimpangan keuangan haji, maka BPK RI dan KPK  segera perlu melakukan audit investigasi. "Kami juga meminta agar Komisi Ombudsman melakukan audit kinerja atas kualitas pelayanan haji," tegasnya.

Namun Karding membantah jika  semua rekomendasi itu dianggap “galak”. Dirinya mengatakan, semua rekomendasi itu adalah usulan DPR RI dan khusus untuk pansus akan dibahas di Bamus DPR untuk kemudian dibacakan pada rapat paripurna mendatang.

“Ada beberapa Komisi seperti VIII,V dan IX yang setuju dibentuknya pansus haji. Semuanya fraksi sepakat kecuali Fraksi PPP yang  benjol sepakat bulat untuk mengulirkan pansus haji. Ini untuk perbaikan dan saya rasa wajar PPP benjol,” kata Karding saat ditemui usai rapat.

Ketika ditanyakan apakah dengan banyaknya temuan kekurangan layanan ibadah haji ini, maka Menteri Agama layak diganti atau mundur, Karding pun menjawab diplomatis. Ia mengatakan, yang berhak untuk itu adalah Presiden RI dan Menteri Agama itu sendiri.“Kalau itu bukan kewenangan saya, tanyakan pada presiden ataupun menterinya langsung saja,” katanya. (boy/jpnn)

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyatakan, perlu ada pemisahan yang jelas antara regulator dan operator penyelenggaraan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News