DPR Ogah Dikatikan dengan Keputusan Kemenhub Buka Transportasi Udara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kebijakan membuka transportasi udara untuk pejabat negara termasuk anggota DPR dalam menjalankan tugas kenegaraan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

“Jadi, tidak ada kaitannya dengan DPR bahwa seakan-akan DPR yang mau-maunya minta dibuka, tidak ada. Itu kebijakan pemeritah,” ungkap Syarief usai rapat virtual dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual, Rabu (6/5).

Legislator Dapil I Kalimantan Barat (Kalbar) itu mengingatkan jangan sampai ada persepsi bahwa ini semua kemauan dari DPR. Dia menegaskan, DPR tidak pernah meminta untuk diberikan izin terbang di tengah masa pandemi Covid-19.

“Jangan juga ada perspesi ini merupakan kemauan DPR, tidak. DPR tidak meminta untuk itu. DPR justru menginginkan ini tegas, tetapi kami juga harus memaklumi karena yang berkaitan dengan tugas tidak mengenal waktu,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menegaskan bahwa ini bukanlah untuk mudik atau pulang kampung, melainkan dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan.

“Jadi, ini harus dipertegas supaya masyarakat paham. Yang dimaksud Menhub Budi itu bukan untuk melakukan mudik atau pulang kampung, tetapi untuk kepentingan misalnya pejabat negara yang ingin melakukan tugas,” kata Syarief.

Selain itu, kata dia, bila ada pihak lain yang misalnya ingin melakukan kegiatan bisnis maupun keluarga yang meninggal dunia juga diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yang ketat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Nanti, dari Gugus Tugas memberikan itu. Jadi, tidak semua bisa melakukannya dan jangan sampai ini semua dianggap untuk mudik,” ujar Syarief.