DPR: Pansel Harus Hasilkan Capim KPK Yang Mampu Bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan Pansel Capim KPK harus menghasilkan kandidat yang mampu membangun sinergi pemberantasan korupsi dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Mereka harus mampu melaksanakan fungsi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penindakan korupsi bukan hanya monopoli KPK," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8).

Dia menilai jika Pansel Capim KPK sejauh ini sudah bekerja sesuai aturan dalam melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap mereka yang telah mendaftarkan diri. Sebanyak 40 nama kandidat yang tersisa juga telah melewati seleksi ketat.

BACA JUGA: Pansel Capim KPK dan Kapolri Harus Mendalami Pandangan Irjenpol Darma Pongrekun

Apalagi dalam tahapannya, pansel juga meminta penelusuran rekam jejak para calon kepada delapan lembaga, seperti BIN, BNN, BNPT, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, hingga Dirjen Pajak.

"Harapan kami tentunya Pansel bisa membantu Presiden dan DPR dalam menyaring bakal calon pimpinan KPK yang terbaik dan mampu menjawab tantangan agenda pemberantasan korupsi Indonesia saat ini dan ke depan," harap politikus PDI Perjuangan itu.

Wakil rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pimpinan KPK periode 2019-2023 harus memiliki visi dan misi merevitalisasi agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan mandat dan kewenangan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Nantinya, pimpinan KPK terpilih harus punya keberanian menata internal di lembaga antirasuah tersebut. Sebab, saat ini terkesan ada pengelompokan atau faksi antarpegawai dan penyidik.