DPR: Pemerintah Jangan Pelit

jpnn.com - JPNN.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta pemerintah tidak memotong anggaran untuk penegakan hukum. Sebab penegakan hukum menjadi elemen penting dalam proses penguatan demokrasi. Anggaran penegakan hukum juga berbeda dengan anggaran di lembaga lainnya.

“Anggaran penegakan hukum harusnya tidak boleh pelit atau tidak boleh dipotong,” kata Masinton saat diskusi “Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi 2017” di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut Masinton, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum. Penegakan itu harus memenuhi tiga unsur yakni aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

“Jika penegakan hukum memenuhi tiga unsur ini, maka akan mempengaruhi aktivitas keadilan dan keamanan dan lainnya,” katanya.

Dalam fase pemerintahan Jokowi-JK saat ini, menurut Masinton, sudah memasuki aspek penegakan hukum dan memperkuat konsolidasi politik. Salah satu yang dilakukan adalah terkait penegakan hukum antara lain melakukan pembenahan regulasi bidang hukum dan menata sumber daya manusia (SDM).

Selama setahun terakhir ini, Masinton menilai masih melihat adanya kasus mafia peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya aparat penegakan hukum bebas dari mafia peradilan.