Selain itu, lanjut dia, yang juga perlu diperhatikan pihak kemendagri adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai operator perangkat yang ada. Karena, banyak dari petugas di kecamatan maupun kelurahan yang baru mengenal alat tersebut. "Ini semua indikasi kurang optimalnya rencana penerapan secara nasional e-KTP ini, padahal anggaran yang tersedot nantinya juga tidak sedikit," imbuh mantan ketua umum PB PMII tersebut. (dyn)
JAKARTA - Penerapan KTP elektronik (e-KTP) secara nasional akan diawasi secara serius oleh Komisi II DPR. Tim khusus bakal dibentuk untuk mengontrol