DPR Perpanjang Masa Pembahasan OJK

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR akhirnya sepakat memperpanjang masa pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan RUU yang bakal membentuk lembaga superbodi pengawas dan regulator industri keuangan itu bakal ditambah satu masa sidang lagi.

Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wahid berharap perpanjangan masa sidang itu bisa membuat pembahasan RUU itu tuntas. "Nanti diperpanjang pada masa sidang periode Agustus-Oktober," kata Nusron, Kamis (21/7).

Dia mengatakan, jika dalam masa sidang mendatang tetap menemui jalan buntu, OJK akan gagal terbentuk dalam masa pemerintahan saat ini. RUU baru bisa diajukan kembali setelah masa kerja parlemen saat ini usai, atau setelah 2014.

Sebelumnya, pembahasan RUU OJK telah menemui jalan buntu. Pemerintah dan DPR tak kunjung bersepakat mengenai komposisi dewan komisioner cikal lembaga superbodi tersebut. Pemerintah tetap bersikukuh mengajukan komposisi "dua plus tujuh", yakni dua komisioner. ex officio perwakilan Kemenkeu dan Bank Indonesia, serta tujuh komisioner yang dicalonkan presiden dan dipilih melalui fit and proper test DPR. Sedangkan parlemen tetap menolak adanya anggota ex officio yang memiliki hak suara penuh.