DPR: Program JKN Semakin Memprihatinkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI dokter Adang Sudrajat menilai program Jaminan Kesehatan Nasional atau Program JKN semakin memprihatinkan dari semua sisi. Padahal program jaminan kesehatan nasional ini, sangat memerlukan sebuah keseimbangan fokus kinerja yakni pelayanan pada masyarakat sekaligus eksistensi Rumah Sakit dan SDM yang berkesinambungan.

“Secara cash flow, Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan merasa berat, apabila BPJS tidak kunjung menyelesaikan pembayaran dari tagihan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini efeknya akan berantai hingga pada keresahan pada masyarakat,” ucap dokter Adang dalam siaran persnya, kemarin.

Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan kepada pemerintah bila kinerja BPJS bersifat merata di seluruh wilayah Indonesia seperti kejadian sulitnya pembayaran pada Rumah Sakit maka kekeliruannya ada di pihak BPJS secara menyeluruh. Kalau bersifat lokal di daerah tertentu berarti management regional yang bermasalah.

Ia menginginkan, bahwa, pemerintah mesti segera menemukan akar permasalahan yang kegaduhan yang diakibatkan BPJS dan Rumah Sakit akhir-akhir ini.

Legislator Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini memberi saran kepada pemerintah agar segera memberi solusi permasalahan BPJS kerena bersifat darurat. Karena bersifat darurat ini, maka pemerintah perlu menyuntikan dana kurang bayar ke BPJS tanpa harus menunggu adanya audit investigatif yang bersifat finansial maupun manajerial.

Oleh sebab permasalahan ini bersifat nasional, maka pemerintah harus mampu menyelesaikan ketidakmampuan bayar dari BPJS ke rumah sakit-rumah sakit mitra.

“BPJS pun harus segera membayar hutang hutang nya pada rumah sakit mitra, karena dengan penolakan rumah sakit mitra, menunjukkan persoalan fraud tidak real di lapangan sebagai penyebab bengkak nya tagihan ke BPJS,” ungkap dokter Adang.(jpnn)