DPR Sahkan APBN 2016, Menkeu Beber Strategi Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki anggaran belanja modal agar segera melakukan lelang mulai hari ini. Instruksi ini disampaikan menyusul penetapan APBN 2016 dalam sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (30/10) lalu,

“Di dalam sidang kabinet, presiden memberikan arahan bahwa setiap kementerian/ lembaga terutama yang  mempunyai belanja modal dalam belanja infrastruktur harus segera menyelenggarakan lelang mulai hari ini. Karena begitu APBN disahkan minggu lalu, maka setiap K/L bisa langsung melakukan lelang,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).

Secara khusus, lanjut Bambang, Jokowi meminta kepada 4 kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM untuk melakukan lelang lebih cepat karena mereka mempunyai anggaran belanja infrastruktur.

Bambang menjabarkan bahwa, dalam APBN 2016, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.822,5 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun. Sementara untuk belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.095,7 triliun.

“ Dengan demikian terjadi defisit yang tetap sama seperti tahun lalu,” imbuhnya.

Bambang juga menyampaikan ada sejumlah  kementerian yang memperoleh pagu anggaran paling besar dari total belanja K/L. Yaitu sebesar Rp 784,1 triliun.(flo/jpnn)

Rinciannya:

 1. Kementerian  PUPR sebesar Rp 104,1 triliun;