DPR Saja Belum Jelas, Kok Presiden Sudah Menolak

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang menunda revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Benny, semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. "DPR saja belum jelas sikapnya, presiden kok menolak. Nantilah pada saatnya, kan ada aturan," kata Benny di sela kunjungan rombongan anggota Komisi III DPR ke KPK, di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Dia pun membantah kunjungan Komisi III DPR membahas masalah revisi. "Tidak, ngomong soal gedung baru KPK," tegasnya. 

Sementara anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Asrul Sani menegaskan fraksinya mendukung Jokowi menunda revisi. "PPP mendukung penundaan. Alasannya itu akan lebih bijak seperti itu," ujar Asrul. 

Wakil Ketua Komisi KPK Laode M Syarif berterima kasih kepada Jokowi yang memutuskan menunda revisi. "Kami mengapresiasi semua yang dilaksanakan presiden, sudah itu saja," kata dia. 

Laode hanya menjelaskan singkat. Menurut dia, nanti akan ada konferensi pers resmi pimpinan KPK menyikapi penundaan revisi. (boy/jpnn)