DPR: Sama-sama ke Luar Negeri, Tapi DPD Galau Soal Kewenangan

Rabu, 30 September 2015 – 19:26 WIB

Tampak (dari kiri-kanan): Anggota Baleg DPR Martin Hutabarat, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjadi pembicara pada Dialog Kenegaraan bertema â€œ11 Tahun DPD RIâ€ di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan, dari sisi fasilitas antara anggota DPD dengan DPR sama.

“Sama-sama dipilih oleh rakyat, gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara juga sama,” kata Martin Hutabarat saat berbicara pada Dialog Kenegaraan bertajuk “11 Tahun Kiprah DPD RI di Parlemen” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Bahkan, menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini, dalam praktiknya anggota DPD RI lebih banyak melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Anggota DPD RI malah lebih banyak ke luar negeri,” ucap Martin.

Karena itu, Martin melihat bahwa kegalauan para anggota DPD RI ini lebih kepada masalah kewenangannya saja karena DPD dianggap masih menjadi pelengkap atau bunga-bunga demokrasi.

Karena itu, anggota Komisi III DPR ini menyarankan DPD agar jangan berjuang untuk amandemen konstitusi.

“Kalau mau realisitis, adalah meningkatkan perannya melalui UU, jangan masuk ke wilayah amandemen UUD dulu,” katanya.(fas/jpnn)