DPR: Seharusnya Nadiem Makarim Memperketat Pengawasan PPDB Zonasi

jpnn.com, JAKARTA -  Personel Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengawal kebijakan PPDB zonasi. 

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai relatif bagus. Masalahnya ada pada pengawasan yang masih lemah.

"Mas Menteri Nadiem seharusnya mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan," kata Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN dalam keterangannya, Minggu (30/7).

Jika merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, lanjutnya, maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki.

Dia menilai polemik PPDB zonasi yang terjadi sekarang karena pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan.

Selain itu, upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang sehingga Prof. Zainuddin menilai tidak elok jika menyalahkan sistem zonasinya.

 “Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan karut marut pelaksanaan PPDB 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.