DPR: Semua Kompak Tidak Mengakui Klaim Tiongkok di Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna terus memicu kontroversi. Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan sikap pemerintah yang tidak bernegosiasi terkait Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna sudah tepat dan legal dalam perspektif hukum internasional.

Menurut Willy, perbedaan bahasa yang disampaikan ke publik antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), itu hanya cara saja.

"Semua kompak tidak mengakui apa yang diklaim Tiongkok di atas ZEE kita di Natuna," kata Willy saat dihubungi jpnn.com, Senin (6/1).

Menurut Ketua DPP Partai NasDem ini, menempatkan alat negara seperti kapal besar di wilayah-wilayah perbatasan itu juga bagian mandat pemerintah menjaga kedaulatan RI. 

Menurut dia, itu bukan hanya terkait intrusi Tiongkok di Natuna. Semua wilayah perbatasan harus dijaga dengan cara menghadirkan alat negara di sana.

"Sudah benar apa yang sudah dilakukan oleh TNI sejauh ini," tegas wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Intinya, Willy menegaskan pendekatan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah perbatasan harus komprehensif. “Pendekatan militer satu hal, Coast Guard atau Bakamla juga penting, selain itu pendekatan ekonomi politik," ujar jebolan Cranfield University, Inggris, itu.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan harus juga dibangun sebagai pusat aktivitas ekonomi. Masyarakat berdekatan harus bisa hidup dari perbatasan itu.  "Sebab siapa dari kita yang mau perang? Saya kira tidak ada yang menginginkannya," kata pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 12 April 1978 itu.