DPR Siap Bahas Anggaran Jilbab Polwan

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi Hukum DPR Saan Mustofa mengatakan bahwa soal telegram rahasia (TR) penundaan penggunaan jilbab bagi polisi wanita hanya persoalan teknis untuk mempersiapkan pengadaan jilbab.      

“Secara prinsip Polri tidak melarang, namun Polri mengizinkan. (TR) ini kendala teknis untuk menyiapkan pengadaan jilbab, ini soal anggaran,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/12).

Seperti diketahui, soal TR penundaan jilbab ini disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo, saat pertemuan dengan Komisi Kepolisian Nasional akhir pekan kemarin. Imam saat itu memaparkan bahwa alasan penundaan karena belum adanya anggaran penyediaan jilbab yang disetujui DPR.

Dijelaskan Saan nantinya Komisi III DPR akan membicarakan soal anggaran jilbab bersama Polri. Memang, kata dia, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah ketok palu sehingga tak memungkinkan lagi Polri untuk memasukkan pengadaan jilbab.             

Menurutnya, penganggaran jilbab kemungkinan besar bisa dimasukkan saat pembahasan APBN Perubahan nanti. Hanya saja, kata Saan, nanti akan dilihat mekanismenya apakah bisa pengadaan jilbab itu diambil dari pos penganggaran lain di Polri yang tertera dalam APBN.  

“Bisa didiskusikan anggaran dari pos mana yang dialihkan. Nanti akan dilihat dan dibicarakan bagaimana mekanismenya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Ia pun mengatakan jangan sampai hal ini nanti menjadi temuan dan permasalahan. Untuk itulah, kata Saan, Polri dan DPR perlu membicarakan masalah ini dengan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.  

TR penundaan penggunaan jilbab oleh polwan ini dikritisi Indonesia Police Watch. Menurut IPW, seharusnya elit-elit Polri justru mendukung penggunaan jilbab ini. Apalagi para Polwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diizinkan memakai jilbab, hingga akhirnya Kapolri Timur Pradopo dan Kapolri Sutarman mengizinkannya.