DPR: Solusi Jitu Presiden Jokowi Dorong Daya Beli Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Pada Januari 2018, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program Padat Karya Cash yang diatur dalam Peraturan Presiden. Program tersebut memanfaatkan dana desa sebesar Rp 60 triliun lebih serta melibatkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, program ini dapat memberikan efek besar bagi perekonomian masyarakat.

Bagi Ketua DPR RI Setya Novanto, program Padat Karya Cash sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah. Sebagai bagian dari menjalankan amanat Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia.

"Program Padat Karya Cash adalah solusi jitu Presiden Jokowi dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Data BPS menunjukan, per Maret 2017 penduduk miskin di pedesaan telah mengalami penurunan, dari 17,28 juta pada September 2016 menjadi 17,10 juta pada Maret 2017. Saya yakin, melalui program Padat Karya Cash, angka kemiskinan akan kembali berkurang,” terang Novanto.

Lebih dari itu, Novanto menilai Padat Karya Cash menjadikan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan partisipatif dan mendorong terwujudnya good village governance (kepemerintahan desa yang baik). Dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat secara bijak. Bukan memberikan uang secara cuma-cuma, namun Presiden Jokowi mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.

"Program Padat Karya Cash ini keren sekali. Masyarakat menengah bawah, terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu, bisa memperoleh pekerjaan dan terlibat langsung dalam pembangunan di daerah dan desanya. Pembangunan jadi terus bergerak, masyarakat juga mendapatkan tambahan pemasukan. Efeknya, tentu daya beli juga akan meningkat" jelas Novanto.

Novanto juga menjelaskan, DPR RI melalui Komisi V maupun komisi terkait lainnya, tentu akan ikut berpartisipasi dalam program Padat Karya Cash.

"Kita tidak ingin program bagus yang sudah dirumuskan Presiden Jokowi ini tidak berjalan dengan baik di lapangan. DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah, dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, akan terlibat aktif mengawasi jalannya program ini." ujar Novanto.(adv/jpnn)