DPR Terima Laporan Kerangka Ekonomi Makro 2019

jpnn.com, JAKARTA - Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen.

Demikian disampaikan Sri Mulyani yang menegaskan pemerintah bertekad mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal," kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Dalam laporannya, Sri Mulyani mengupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan mengedepankan sektor yang bernilai tambah agar pasar domestik menjadi lebih kokoh serta mengedepankan produktivitas.

Salah satu sektor yang mempunyai nilai tambah tersebut adalah industri berbasis ekonomi digital yang saat ini membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia produktif, inovatif dan mampu berdaya saing.

Selain itu, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor juga terus dipelihara dengan menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat di pemerintah pusat maupun daerah serta melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.

"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," kata Sri Mulyani.