DPR Yakin, Menhub tak Ragu

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU 22/2009. “Di dalam pasal 141 UU Lalu Lintas itu ada standar pelayanan minimum,” kata Fary.

Selain itu, lanjut Fary, Asosiasi Driver Online juga mendukung penuh Permenhub 32. Namun, kata dia, mereka mengeluhkan ada satu persoalan yang sangat penting tapi tidak masuk dalam Permenhub. Yakni, berkaitan dengan kendaraan roda dua.

Karenanya, Fary mengatakan, disepakati dengan Kemenhub bahwa bila memungkinkan dan dianggap perlu agar dilakukan revisi UU 22/2009 untuk mengatur hal yang berkaitan dengan kendaraan roda dua. “Kami minta supaya pemerintah melakukan kajian itu, apakah nanti yang melakukan inisiatif dari pemerintah atau dari kami di DPR tetapi kami minta dilakukan kajian,” katanya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan berkaitan dengan transportasi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia menegaskan, tidak pernah ragu-ragu untuk mengimplementasikan Permenhub tersebut.

“Sejujurnya kami tidak ragu, tetapi yang kami takut banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi, kami menghitung-hitung bagaimana ini dilakukan dengan baik dan dengan yang namanya proses transisi,” kata Budi dalam diskusi itu. (boy/jpnn)