DPR: yang jadi Kambing Hitam Pupuk Indonesia Terus, Padahal Stoknya Melimpah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan.

Menurut Herman, PT Pupuk Indonesia tidak bisa disalahkan dalam kelangkaan pupuk, pasalnya mereka hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah.

Di mana sebelumnya alokasi subsidi pupuk yang diberikan kepada Pupuk Indonesia hanya 7,9 juta ton, sebelum akhirnya ditambah menjadi 8,9 juta ton.

"Kalau kelangkaam pupuk, kita tidak boleh menyalahkan produsen pupuk, karena memang alokasi pupuk yang tersedia hanya itu. Alokasinya juga terus menurun. Pak Bakir (dirut Pupuk Indonesia-red) perlu meng-excerise, kalau secara kuantum tidak bisa mencukupi mungkin dari sisi harga bisa disesuaikan, proporsional terhadap kebutuhan," tutur Herman.

"Jangan sampai pupuk subsidi dihilangkan, kasihan petani. Subsidi harus dipertahankan melalui korporasi dan kuantum alokasinya harus ditambah," imbuh dia.

Hal sama juga diserukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Dia mengatakan stok Pupuk Indonesia tak perlu diraukan kecukupannya untuk petani.

"Soal pupuk subsidi, saya diawal jadi anggota dewan sudah mendapat laporan soal kelangkaan pupuk. Hasil cek di lapangan saat itu, pupuknya banyak, salahnya bukan di Pupuk Indonesia, tapi memang alokasi subsidinya yang sedikit. Pupuknya banyak tapi uangnya untuk subsidi yang sedikit," jelasnya.

Andre bahkan kasihan dengan Pupuk Indonesia yang kerap menjadi kambing hitam kelangkaan subsidi pupuk.