DPRD Ditantang Bongkar Pelanggaran Tata Ruang di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta yang hendak membentuk panitia khusus (pansus) dengan alasan ingin mencari duduk permasalahan dan solusi banjir dan sebagai langkah konkret untuk menuntaskan banjir ditantang untuk berani membongkar masifnya pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Investigasi pelanggaran tata ruang terutama pembangunan yang mengabaikan peruntukkan kawasan hijau dengan mengizinkan pendirian bangunan terutama properti dan mal penting dilakukan oleh pansus.  

Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, pembentukan pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD selama memang tujuannya mencari dan memecahkan akar persoalan dalam hal ini soal banjir. Namun kalau arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif dan akan menjadi panggung yang tidak berguna bagi rakyat.

Oleh karena itu, jika pun nanti pansus benar-benar terbentuk Fahira berharap pansus menghasilkan keputusan-keputasan yang berani dan tegas salah satunya membongkar berbagai pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun karena menjadi salah satu penyebab utama banjir terus menghampiri Jakarta.

“Jika memang pansus ingin mencari solusi banjir, cobalah investigasi gedung-gedung, mall, dan perumahan yang melanggar aturan, kapan berdirinya, bagaimana Amdal-nya, di masa gubernur siapa izin keluar. Panggil gubernur-gubernur yang dulu memberi izin tersebut, tanya kenapa izin dikeluarkan. Dan jika investigasi ini selesai dan DPRD menemukan banyak bangunan-bangunan bermasalah di Jakarta harus tegas memberi perintah kepada pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (27/2).

Menurut Fahira, fakta yang saat ini terpampang nyata adalah ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta sudah berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Persoalan tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan kebijakan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dilingkup Jabotedabek dalam konsep keruangan yang juga sudah berlansung puluhan tahun.

“Dan sekarang kita mau dalam dua tahun persoalan ini semua selesai dan Jakarta tidak banjir lagi, ya pasti tidak mungkin. Nah persoalan-persoalan ini harus mampu dicarikan solusi oleh pansus jika memang ingin serius mencari solusi banjir Jakarta,” ujar Fahira.

Tantangan lain yang juga akan dihadapi pansus jika memang ingin mencari solusi banjir, adalah harus mampu memanggil pihak terkait misalnya Pemerintah Pusat dan kepala daerah lain di jabodetabek, termasuk gubernur-gubernur DKI sebelum Anies Baswedan. Jika hanya Anies ditambah ahli atau akademisi saja yang dimintai keterangan solusi banjir Jakarta tidak akan ketemu.

‘Karena sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah, hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek. Apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu. Karena proses pemulihan inisifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya. Jadi pansus juga harus mampu mengikat komitmen Pemeritah Pusat,” pungkas Fahira.(fri/jpnn)