DPRD DKI Desak BUMD Pangan Jakarta Punya Jurus Jitu Hadapi Resesi Ekonomi 2023

jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menilai Pemprov DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memiliki jurus jitu untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi pada 2023.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan perlu adanya sinergitas antarperusahaan daerah untuk menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Menurut dia, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya harus memiliki program kerja yang dijadikan pedoman antisipatif ketika resesi ekonomi benar-benar terjadi.

“Segera dibentuk superholding pangan seperti yang dilakukan di nasional. Muruah BUMD pangan harus dikembalikan. Ini serius, karena 2023 harus mengantisipasi resesi,” ucap Farazandi dalam keterangannya, Jumat (4/11).

Putra tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin itu menyebutkan Pasar Jaya harus melakukan distribusi dan etalase penjualan, Dharma Jaya siapkan kebutuhan pangan hewani, lalu Food Station kebutuhan pengelolaan makanan.

Hal senada juga diungkap anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono yang meminta ketiga BUMD tersebut segera mempersiapkan program untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

“Tolong dibuat skenario yang besar soal kedaulatan pangan. Buat konsep bersama-sama agar kedaulatan pangan DKI Jakarta bisa lebih kuat,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan pihaknya telah mengusulkan permohonan PMD sebesar Rp 50 miliar untuk mengantisipasi resesi.