DPRD Jogja Ancam Boikot Dana Pilkada

JOGJAKARTA – Penolakan rencana pemerintah pusat yang menginginkan pengisian gubernur DIJ melalui pemilihan langsung terus bergulir. Kali ini terjadi di DPRD Kota Jogja yang menolak dengan tegas keinginan pemerintah pusat tersebut. DPRD Kota Jogja bahkan mengancam akan memboikot dana pilihan gubernur (pilgub) jika pusat tetap memaksakan hal tersebut.

” Kami targetkan tidak sampai satu minggu, DPRD Kota Jogja akan melakukan rapat paripurna untuk mendukung penetapan. Pada rapur itu, salah satu poin pentingnya adalah instruksi menolak APBD untuk dana pilgub,” tandas Ketua DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti. Henry menegaskan, keinginan menggelar rapur tersebut sudah diumumkan ke seluruh fraksi di DPRD Kota Jogja. Termasuk dengan fraksi partai pendukung pemerintah pusat, Demokrat. ”Ada Fraksi Demokrat atau tidak, rapur akan kami laksanakan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, rencana menggelar rapur ini sebelumnya sudah menjadi pembicaraan di kalangan anggota dewan. Saat itu, hampir seluruh fraksi kecuali Demokrat bersedia untuk menggelar rapur ini. Mereka pun tak mempermasalahkan hadir atau delapan orang anggota dewan dari Demokrat.

”Selama syarat utama kourum dalam terpenuhi, rapat akan tetap dilaksanakan,” jelasnya.

Anggota dewan, menurut Henry, mendukung sepenuhnya penetapan untuk pengisihan gubernur DIJ. Penetapan bagi mereka adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Itu juga yang akan mereka bawa dalam rapur nanti.