DPRD NTT Habiskan Rp 600 Juta Setahun, Anwar: Itu Wajar!

jpnn.com - KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kenaikan dana reses.

Jika sebelumnya dana satu kali reses per anggota sebesar Rp 30 juta, sejak penetapan APBD Perubahan 2015 lalu, anggarannya naik menjadi Rp 50 juta per anggota.

Jika dikalkulasikan dengan tiga kali reses setiap tahun, maka setiap anggota DPRD akan menghabiskan Rp 150 juta ditambah SPPD per hari sekitar Rp 6 juta untuk lima hari. Sehingga total dana reses per tahun untuk 65 anggota mencapai Rp 1 miliar.

Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu yang dikonfirmasi Timor Express (Grup JPNN.com), mengakui adanya peningkatan jumlah dana reses tersebut. Menurut Tobias, kenaikan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan.

“Iya itu sudah berlaku dari APBD Perubahan 2015 dan berlaku terus di 2016. Banyak pertimbangan. Misalnya untuk makan minum masyarakat yang dikunjungi itu tidak mungkin kita bawa dari kota. Lalu untuk transportasi masyarakat ke tempat berkumpul itu juga butuh biaya. Apa lagi dengan kondisi wilayah NTT seperti ini,” kata Tobias.

“Khusus untuk dana konsumsi dipatok Rp 20 juta dari Rp 50 juta tersebut. Sementara SPPD anggota Dewan di luar dari dana reses tersebut,” katanya.

Menariknya, selain dana reses, dana perjalanan dinas setiap anggota DPRD boleh dibilang besar. Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, setiap anggota bisa melakukan perjalanan ke luar provinsi NTT lebih dari 10 kali. Bahkan mencapai 15-17 kali. Sementara perjalanan di dalam provinsi juga mencapai 10 kali.

“Kan ada perjalanan konsultasi tugas dari komisi itu tiga, dari badan ada tiga kali dan juga undangan mitra. Misalnya kegiatan partai itu juga dibiayai. Jadi kalau ke luar daerah itu bisa sampai 15 kali setiap tahun. Kalau perjalanan dalam daerah itu misalnya kunjungan kerja, sosialisasi ranperda, perda dan termasuk reses itu. Kalau ada anggota yang tidak jalan, dia bisa kasi ke teman lain untuk pakai dia pung SPPD itu untuk jalan,” terang sumber koran ini. Informasi tersebut juga diakui beberapa anggota DPRD yang konfirmasi terpisah.