DPT Bermasalah, Legitimasi Pemilu Terancam

jpnn.com, JAKARTA - Dekan FH Unas Ismail Rumadan menilai temuan BPN Prabowo - Sandi soal DPT ganda wajib ditindaklanjuti KPU. Pasalnya, jika ternyata benar, maka akan sangat berbahaya bagi legitimasi pemilu.

“Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal, pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata Ismail di Jakarta, Selasa (12/3).

BACA JUGA: Kubu Prabowo - Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU

Oleh karena itu, dia pun menyarankan KPU menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan dan adil. Yakni dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.

“Sebab beberapa kesalahan yang ditemukan terkait DPT ini sungguh aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Misalnya adanya warga megara asing yang masuk dalam daftar DPT, ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi,” sesalnya.

Terpisah, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhud Aliyudin mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah adanya DPT itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk.

“Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” pungkasnya.

Menurut dia, temuan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 dengan segala kekurangannya berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.