Driver Ojol Merasa Tak Diperlakukan Sebagai Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan driver ojek online alias ojol menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senin (23/4). Perwakilan mereka lantas beraudiensi dengan Komisi V DPR.

Salah satu perwakilan massa dari Forum Peduli Transportasi Online,  Krisna mengatakan, selama ini para pengemudi ojek berbasis aplikasi tidak pernah dilibatkan dalam menentukan tarif. "Selama ini bebas menentukan tarif tanpa berkomunikasi dengan kami sebagai mitra," katanya di hadapan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis.

Krisna mengeluhkan cara penentuan performa driver yang terkesan dilakukan sepihak.  "Kami dipaksa ambil semua orderan yang masuk, padahal kami ini mitra bukan pekerja," keluhnya.

Selain itu, Krisna juga mengeluhkan tidak adanya kejelasan tentang kapan perusahaan penyedia aplikasi berhenti membuka penerimaan driver baru. "Ini sudah berulang kali kami permasalahkan, tapi hampir setiap hari ratusan driver online baru diterima. Kami pertanyakan, apa dasarnya?" kata Krisna.

Dia menuturkan, perusahaan selalu beralasan bahwa penambahan driver baru untuk mengimbangi banyaknya permintaan masyarakat. Namun, kata dia, driver pun balik bertanya ke perusahaan penyedian aplikasi untuk memastian orderan yang masuk bukan fiktif.

"Saya harap pertanyaan ini bisa terjawab," ungkapnya.

Salah satu driver ojek online, Ahmad Syafii mengatakan, pihaknya menginginkan adanya legalisasi dan rasionalisasi tarif. Menurut dia, meski para driver sudah berkali-kali melakukan audiensi dengan pemerintah maupun DPR, tapi tidak ada solusi.

Dia mengatakan, legalisasi penting karena menjadi pintu masuk aturan main yang jelas dan mengikat. “Ini menjadi dilema buat kami, karena di satu sisi kami perlu beroperasi secara legal dan di sisi lain aplikator tidak mau legalkan usaha mereka. Legalisasi untuk menentukan apakah mereka ini perusahaan aplikasi atau transportasi berbasis aplikasi,” katanya. (boy/jpnn)