Dua Kubu PPP Saling Tolak Islah

JAKARTA - Bersatunya kembali dua kubu di internal PPP masih bakal sulit direalisasikan. Dua kelompok, baik kubu Suryadharma Ali (SDA) dan kubu anti-SDA, sama-sama menolak hadir di forum islah yang dihelat masing-masing kelompok.     
    
Kemarin, giliran kubu anti-SDA yang telah berancang-ancang untuk tidak hadir di acara rapat pleno DPP PPP yang rencana digelar hari ini (22/4). Undangan rapat pleno ditandatangani SDA sebagai ketua umum dan Isa Muhsin sebagai sekjen.
    
"Forum yang diadakan dengan alasan islah tersebut dari desainnya tidak diniatkan sebagai islah," tegas M. Romahurmuziy dalam pernyataannya di Jakarta kemarin (21/4).

Menurut dia, dengan meletakkan Isa Muhsin sebagai sekjen, maka forum tersebut telah melegitimasi secara faktual pengambilan keputusan yang inkonstitusional.  
    
"Meletakkan SDA sebagai ketum (ketua umum, Red) juga tidak tepat karena yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dalam Rapimnas I PPP 19 - 20 April 2014," lanjut salah satu fungsionaris yang dicopot jabatannya oleh SDA tersebut.

Romi -sapaan akrabnya- sebelumnya menjabat sebagai sekjen oleh SDA dirolling menjadi salah satu ketua DPP.
    
Dia menambahkan, pada Rapimnas I tersebut, pihaknya telah menyediakan forum sebagai arena islah. Menurut dia, forum tersebut konstitusional karena didasarkan pada AD/ART partai. "Namun, (setelah) dengan segala upaya, SDA tidak hadir," katanya.   
    
Selain itu, Romi juga menyinggung keputusan tidak diundangnya para fungsionaris partai yang telah dipecat. Dengan kondisi tersebut, kata dia, forum rapat pleno yang digagas kubu SDA hanya forum islah buatan karena tidak dilandasi itikad baik menyelesaikan persoalan.

"Entah apa yang merasuki sahabat-sahabat saya itu, sehingga semua aturan ditabrak, semua keputusan partai ditabrak, dan semua fatsun politik ditabrak. Semoga Allah SWT membuka pintu kebenaran," sindirnya.
    
Di tempat terpisah, SDA mengungkap alasannya tidak hadir di forum rapimnas yang diadakan Romi dkk. Menurut dia, forum tersebut adalah forum illegal. Hal itu mengingat pihak pengundang adalah bukan dirinya sebagai ketua umum.
    
Karena itu pula, lanjut dia, seluruh produk dari rapimnas tersebut juga tidak sah. Bukan hanya terkait pemberhentian sementara dirinya sebagai ketua umum, tapi juga rencana melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 23 April nanti juga tidak memiliki dasar hukum.
       
"Rapimnas itu liar dan tidak sah, begitu juga Mukernas yang akan diadakan 23 April juga liar. Semestinya yang menyelenggarakan itu ketua umum, bukan ketua sama sekjen yang sudah dirotasi," kata SDA saat ditemui di Gedung MUI Pusat Jakarta kemarin.
       
Dia lalu memaparkan kalau di partainya tersebut hingga saat ini memiliki 4 wakil ketua umum dan beberapa ketua DPP. "Bagaimana bila masing-masing mengadakan rapimnas? Makin rumit jadinya," ujarnya.
       
Menteri Agama itu lalu menegaskan kalau situasi di internal partainya saai ini bukanlah sebuah drama. Namun, adalah sebuah kekisruhan yang memalukan. Karena itu dirinya tetap akan mengupayakan islah antara dirinya dengan sejumlah kader DPP PPP. Salah satu upaya awal yang dilakukan, kata dia, adalah dengan mengadakan rapat pleno yang rencana menghadirkan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair.
       
Sementara itu, di luar PPP, Ketua Umum MUI Pusat Din Syamsuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi terkini partai berlambang kabah tersebut. Menurut dia, sebagai partai Islam, PPP sepatutnya menjadi contoh bagi partai-partai lain. "Karena itu, kami semua mendorong adanya islah, rekonsiliasi," kata Din.
       
Menurut dia, langkah islah tersbeut secara tidak langsung juga termasuk bagian dari tindakan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada PPP lewat perolehan suara partai yang tidak buruk.

"Perlu segera diselesaikan lewat mekanisme yang ada di internal partai, selesaikan secara beradab dan bermartabat," pesan ketua umum PP Muhammadiyah itu lagi. (dyn)