Dugaan Pemerasan BUMN Dituntaskan Sebelum DPR Reses

Minggu, 02 Desember 2012 – 07:07 WIB

Sanksi yang tergolong berat bisa berupa penghentian sementara sampai penghentian tetap. "Kalau sanksinya sedang dan ringan, akan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan dan fraksinya," kata Prakosa. Bentuk sanksi yang sedang adalah pemindahan dari alat kelengkapan atau tidak boleh menjabat sebagai pimpinan alat kelengkapan.

"Namun, kalau sanksinya tidak boleh menjabat sebagai pimpinan alat kelengkapan, tetap harus disampaikan dalam rapat paripurna," terang Prakosa.

Bila BK memutuskan seorang anggota dewan tidak terbukti melanggar kode etik, keputusan itu juga langsung disampaikan kepada anggota dewan yang bersangkutan dan fraksinya. "Setelah keputusan disampaikan, keputusan itu menjadi domain publik," tegasnya.

Pada Senin besok, BK kembali mengadakan rapat terkait dengan rencana penyampaian bukti tambahan dari Dirut PT Merpati. "Tapi, tambahan materi hanya akan disampaikan via surat," katanya. (pri/c6/nw)

JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR percaya diri dapat menuntaskan kasus dugaan pemerasan oleh oknum anggota dewan terhadap BUMN sebelum tiba masa

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News