Duh...SK Pengurus PSSI Cilegon Ternyata Sudah 2 Tahun Kadaluarsa

jpnn.com - CILEGON – Beberapa sekolah sepak bola (SSB) yang menjadi anggota resmi Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Cilegon mempertanyakan legalitas kepengurusan induk organisasinya tersebut. Menurut mereka, kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang diketuai Edi Ariadi tidak sah lagi lantaran masa jabatannya sudah habis sejak dua tahun lalu.

Sekretaris Umum SSB Duta Junior Budi Permana mengatakan, pihaknya memiliki salinan surat keputusan (SK) kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang berakhir pada 2014. Namun hinga hari ini PSSI Cilegon tidak pernah menggelar kongres untuk menentukan kepengurusan baru.

“Itu berarti kepengurusan PSSI Cilegon saat ini tidak jelas. Kami menilai kepengurusan sekarang abu-abu” kata Budi kepada Radar Banten (grup JPNN), Sabtu (2/1).

Menurutnya masalah ini sangat memalukan Kota Cilegon. Dia pun menilai PSSI Cilegon telah terang-terangan melanggar statuta PSSI yang harusnya menjadi acuan bagi semua asosiasi kota dalam menjalankan roda organisasi.

Budi khawatir jika masalah ini tak segera diselesaika, PSSI Cilegon akan dijatuhi sanksi oleh organisasi induk. “Kita tidak bisa melanggar statuta, bisa-bisa PSSI Cilegon dibekukan dan dilarang mengikuti semua kompetisi resmi,” tegas Budi.

Senada, Ketua SSB Tunas Harapan Munif menyatakan, PSSI Cilegon harus segera menggelar kongres untuk memilih ketua dan kepengurusan baru. “Kami bingung karena induk organisasi tidak jelas. Kami ingin kepengurusan yang terbuka dan transparan agar sepak bola Cilegon semakin maju. Tidak masalah siapa saja yang memimpin nanti, yang penting legalitasnya diakui Asprov PSSI Banten,” ucapnya.

Dia juga khawatir PSSI Cilegon terkena sanksi berat karena masalah ini. “Sayang kan kalau sampai terkena sanksi. Apalagi kita sudah punya tim profesional seperti Cilegon United (CU). CU harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan agar ke depan bisa mengharumkan Cilegon di level nasional. Jangan sampai sepak bola Cilegon tenggelam lagi. Untuk itu kongres harus segera digelar,” tandas Munif. (dre/zee/dil/jpnn)