Duterte Larang Polisi dan Tentara Ikut Membasmi Narkoba

jpnn.com, MANILA - Kepolisian Nasional Filipina (PNP) tak bisa lagi ikut campur dalam penanganan kampanye antinarkoba Presiden Rodrigo Duterte.

Selasa (10/10), presiden ke-16 Filipina itu menandatangani memo agar seluruh penanganan narkoba diserahkan ke Badan Antinarkoba Filipina (PDEA).

PNP, Badan Investigasi Nasional (NBI), Militer Filipina (AFP), Bea Cukai (BOC), dan Kantor Pos Filipina (PPO) yang selama ini ikut membantu dilarang terlibat.

’’Semua informasi maupun data yang diterima NBI, PNP, AFP, BOC, PPO, dan badan lainnya harus diserahkan ke PDEA untuk ditindaklanjuti,’’ ujar Duterte kemarin (11/10).

Perintah terbaru tersebut sangat mungkin berhubungan dengan tindakan brutal polisi dan kasus yang terkuak akhir-akhir ini.

Termasuk pembunuhan Kian Loyd Delos Santos, remaja 17 tahun, Agustus lalu. Polisi mengklaim Santon melawan. Padahal, rekaman CCTV menunjukkan hal yang sebaliknya.

Gara-gara beberapa skandal kampanye antinarkoba yang dilakukan PNP, Duterte menuai banyak kritik. Dukungan rakyat juga merosot.

Berdasar hasil survei yang dirilis Social Weather Stations pada Minggu (8/10), hanya 48 persen warga yang puas dengan kinerja Duterte.