Eduard Fonataba, Bupati di Papua yang Dapat Tiga Penghargaan Muri

Awalnya Trenyuh Melihat Rakyat Berjalan Kaki 7 Kilometer

Selasa, 31 Agustus 2010 – 08:08 WIB

Eduard Fonataba, Bupati di Papua yang Dapat Tiga Penghargaan Muri - JPNN.COM

Bupati Sarmi Eduard Fonataba. Foto : Mahfud R/Cendrawasih Pos/JPNN

Suatu ketika, Fonataba bersama istrinya melewati Kali Waskei di Kampung Bagaserwar. Saat itu malam, sekitar pukul 19.30 waktu setempat. "Kami melihat warga kampung itu pulang dari kebun yang jaraknya sekitar 7 kilometer dengan berjalan kaki," paparnya. Ketika itulah istri Fonataba mengusulkan pembangunan rumah di dekat kebun warga tersebut. "Sejak saat itu, mulai 2006 dianggarkan pembangunan rumah rakyat bertipe 36 sebanyak seratus unit," papar dia.

Sebanyak 50 rumah dibangun di Kampung Bagarserwar dan 50 unit lagi didirikan di Kampung Kasukue. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat setempat. Yang menentukan lokasi pembangunan rumah itu adalah ondoafi (tokoh adat) dan kepala kampung. Dengan begitu, diharapkan tidak ada masalah di kemudian hari.

Diceritakan, setiap rumah itu diberi dua tempat tidur, lampu solar cell, dan sumur. "Setelah rumah jadi, kami melihat anak-anak belajar di rumah masing-masing di bawah cahaya lampu dari solar cell tersebut. Sungguh kami terharu saat itu. Sebab, di tengah hutan yang sebelumnya gelap, kini mereka mulai merasakan sedikit kemajuan," tutur penerima penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2009 tersebut.

Dari situlah, pada 2007 dianggarkan lagi pembangunan 600 lebih rumah rakyat. Kemudian, pada 2008 juga dibangun 600 unit lebih rumah itu. Akhirnya, pada 2010 telah dibangun 2.499 rumah rakyat. "Untuk satu kali tahun anggaran, biaya (pembangunan rumah rakyat) sekitar Rp 80 miliar dari dana alokasi umum (DAU). Untuk satu unit rumah, dianggarkan Rp 120 juta. Ada pula yang Rp 140 juta, bergantung tingkat kesulitan daerah. Namun, sekarang transportasi darat sudah lancar sehingga anggaran rata-rata untuk per unit rumah Rp 100 juta," terang alumnus IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) pada 1987 tersebut.