Empat Gubernur Kalimantan Tolak Pembatasan BBM

BALIKPAPAN – Gejolak kekurangan alokasi premium dan solar di wilayah Kalimantan direspon para kepala daerah. Kemarin (26/11), empat Gubernur di Kalimantan (Kalbar, Kaltim, Kalteng dan Kalsel) mendesak pemerintah pusat agar bisa memenuhi kebutuhan premium dan solar bersubsidi di Kalimantan hingga akhir 2012. Jumlah kekurangan seluruhnya sebesar 85.000 kilo liter yang membutuhkan dana subsidi Rp330 miliar.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan BBM bersubsidi di seluruh Kalimantan juga diminta agar konsisten. Berdasarkan kesepakatan empat Gubernur se-Kalimantan dengan BPH Migas di Banjarmasin 8 Juni 2012. “Dalam kesepakatan tersebut telah menetapkan jumlah premium bersubsidi sebanyak 2.215.572 kilo liter dan solar bersubsidi sebanyak 1.312.003 klo liter,” kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Kalimantan, Senin (26/11).

Christiandy juga meminta agar dalam perhitungan kuota BBM kedepannya, Pemerintah Pusat tidak semata-mata hanya memperhitungkan rasio jumlah penduduk, perhitungan jumlah kendaraan, dan pertumbuhan ekonomi saja. Namun yang tidak kalah pentingnya juga harus memperhitungkan panjang jalan atau jarak tempuh, baik melalui darat maupun melalui air.

“Selain itu, memperhitungkan keperluan bahan bakar untuk generator listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PT PLN, serta diharapkan dapat melibatkan pihak Pemerintah Daerah,” jelas Christiandy dalam sambutannya pada rapat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM sangat mendukung dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan. Serta mengusulkan untuk mengakomodasi kekurangan BBM Bersubsidi di Kalimantan pada rapat koordinasi tersebut.