Erick Thohir Uraikan Keberhasilan Jokowi yang Nyata Dirasakan Masyarakat

"Komitmen pemerintah ini secara jelas ditunjukkan dalam alokasi Program Perlindungan Sosial dalam APBN 2019 mencapai Rp387,3 triliun, naik hingga 32,8% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya buat 40 persen penduduk termiskin," sebut Erick.

Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk tetap menjaga anggaran pendidikan dalam APBN 2019 sebesar 20 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp492.5 triliun. Hal ini untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif (improving Indonesia’s human capital). Melalui ini, diharapkan Indeks Pendidikan Manusia Indonesia akan semakin meningkat.

Anggaran pendidikan ini dipakai untuk: peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program perbaikan akses sekolah, pemberian Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, pemberian bantuan pembiayaan beasiswa bidikmisi di pendidikan tinggi umum dan keagamaan kepada 471 ribu mahasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan tunjangan profesi guru, pemberian bantuan operasional bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), penguatan LPDP yang akan menyalurkan 27 ribu beasiswa pada tahun 2019, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi.

Menurut Erick, pemerintahan Jokowi mempunyai visi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada segenap warga negara Indonesia. Dalam APBN 2019, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp123,1 triliun untuk anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah telah memperluas penerimaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian resipien Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkat dari 86,4 juta jiwa di tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2019. Selain itu, persentase kesediaan obat dan vaksin di tingkat puskesmas akan meningkat dari 79,4 persen pada tahun 2015 menjadi 95 persen pada tahun 2019.

"Dalam rangka mengatasi potensi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2019, pemerintah akan terus melaksanakan berbagai bauran kebijakan (policy mix) dan bisa melakukan evaluasi besaran iuran JKN Kesehatan, di mana berdasarkan peraturan perundangan, besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali," tutur dia.

Menurut Erick, pada penutupan APBN 2018, pemerintahan Jokowi berhasil melampaui target penerimaan negara sebesar 102,5 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa di tengah volatilitas ekonomi global, hal ini antara lain karena prestasi pencapaian penerimaan pajak.

Rasio pajak Indonesia (tanpa pajak daerah) juga telah meningkat cukup pesat menjadi 11,56 persen dari PDB pada tahun 2018, meningkat dari 10,66 persen di tahun sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan rasio pajak ini, namun dengan tetap memastikan bahwa iklim usaha terjaga dengan baik.