Evaluasi DOHP Tidak Berjalan Baik

Senin, 28 Juni 2010 – 07:23 WIB

Hal itu berbeda dengan kondisi sebelumnya, dimana daerah pemekaran langsung diberi lebel sebagai daerah otonom. Nah, kebanyakan mereka belum siap. Ganjar mengatakan selama ini pihaknya mendapat banyak keluhan dari daerah-daerah tersebut yang kebingungan tentang batas wilayah, aset pemerintahan yang belum terbangun, akses yang tak kunjung siap, rebutan bagi hasil dan lain sebagainya.

"Pokoknya, hanya melulu tentang kepentingan di tingkat elit. Sebaliknya urusan untuk mensejahterakan masyarakat jadi terbengkalai," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja Otonomi Daerah.

Nah, sejak dipersiapkan menjadi daerah persiapan, maka panja memiliki treatment terhadap daerah persiapan tersebut. Menurut Ganjar, jika daerah tersebut sudah layak, maka akan dijadikan daearah otonom, jika belum siap ada pilihan daerah tersebut akan diberi waktu persiapan lagi, atau bahkan ditarik pemekarannya.

Ganjar mengungkapkan kini pihaknya sedang intensif menilai 33 daerah yang mengajukan diri sebagai daerah pemekaran baru. "Tapi menurut saya tidak ada yang layak," ucapnya. Kemungkinan, akan dikembalikan ke pemohon.

JAKARTA -- Rampungnya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pemekaran mendapat kritik dari kalangan legislatif. Menurut Wakil Ketua Komisi II

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next