Evaluasi UKP4 Salahi Prinsip Presidensil
Kamis, 15 Juli 2010 – 17:29 WIB
Jika memang diperlukan adanya evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet yang dilakukan oleh unit kerja presiden, ujar Margarito, hendaknya presiden menjelaskan terlebih dahulu alasan-alasan politis dan pertimbangan hukum untuk mendelegasikan tugas tersebut. "Jika alasan politis dan hukum sudah terpenuhi, hasil evaluasi itu sepatutnya tidak disampaikan ke publik karena mengandung resistensi cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.
Menurut Margarito, keluarnya rapor merah bagi sejumlah badan dan kementerian sebagaimana yang diumumkan oleh Kepala UKP4 Kamis (8/7) lalu, sesungguhnya membawa konsekuansi negatif bagi Presiden SBY. "Ada dua konsekuensi negatif yang tidak bisa dihindarkan, pertama presiden dinilai tidak efektif dalam memenej anggota kabinet dan kedua alat ukur UKP4 tidak relevan dalam mengevaluasi. Tapi yang paling mengkhatirkan kita, UKP4 dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di luar Setgab Parpol untuk mendorong-dorong Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet," tegasnya.