F-PKB Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi

Marwan punya alasan mengapa pemilukada lebih banyak mendatangkan keburukan. Pertama Marwan membeberkan, pemilukada langsung hanya menghabiskan uang negara sekitar Rp 15 triliun pertahun.

"Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp 75 triliun," ujar Marwan.

Selain itu, ia menilai juga bisa merusak kohesifitas sosial dan membuat masyarakat terpecah belah. Akibatnya, budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilukada.

Dia menambahkan, pemilukada langsung juga menyuburkan praktek money politic. Selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Menurutnya, politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.

Pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat pilkada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi.

"Kerusuhan tidak melulu karena tidak siapnya calon yang kalah, tetapi seringkali terjadi akibat massifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon sedangkan calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," jelasnya.

Pemilukada selalu berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kata dia, seringkali berlarut-larut dan berdampak pada terganggunya roda pemerintahan karena di beberapa daerah justru pemilukada diulang karena putusan MK lantaran proses pemilukada yang tidak fair. (boy/jpnn)