FADKT: Mendikbud Rampok Kesejahteraan Dosen dan Tendik PTNB

jpnn.com - TARAKAN - Forum Aspirasi Dosen dan Tenaga Kependidikan (FADKT) Universitas Borneo Tarakan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meniru kebijakan yang dibuat era Presiden Abdurrahman Wahid.

Menurut Ketua FADKT UB Tarakan, Sayyid Usman Assegaf, saat itu ketika Universitas Trunojoyo di Madura dinegerikan, dosen dan tenaga kependidikannya juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kenapa sekarang tidak? Padahal kami ini berdasarkan ketentuan sudah terkualifikasi. Kami semua ini sudah lama mengabdi di UBT sejak diberdirikan,” kata Usman, Rabu (30/4).

Ia menyampaikan, persoalan ini juga dialami 13 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) lainnya. Usman mengatakan, tuntutan mereka pada dasarnya sangat sederhana, yaitu kejelasan status.

Sejak UBT dialihstatuskan oleh pemerintah pusat pada tahun 2010, dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, Usman menilai, ada banyak hal yang ganjil. Diantaranya adalah status dosen dan tendik UBT yang non-PNS tidak berubah menjadi PNS.

“Pak Nuh (Mendikbud) telah merampok kesejahteraan kami! Mau menegerikan UBT, tapi  kami-kami tidak. Pak Joko Santoso (Dirjen Dikti) juga berdosa besar karena membiarkan urusan ini,” kata Usman dengan nada meninggi.

Dikatakannya, FADKT UBT telah menyiapkan sejumlah rencana agar tuntutan mereka dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Yaitu kembali melakukan aksi mogok massal seperti Juli 2013 lalu atau mengembalikan UBT menjadi perguruan tinggi swasta.

Ancaman ini diwujudkan dengan upaya FADKT UBT yang telah menyiapkan berkas judicial review atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.