Fadli Suarakan Politik Inklusif di Depan Parlemen Dunia

jpnn.com, DHAKA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) kembali berpidato di Sidang Tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh. Pada persidangan yang digelar Selasa (4/4), Fadli menyampaikan pidatonya untuk mempertajam perspektif soal agenda menghapus ketimpangan.

Fadli menuturkan, pada akhir Februari lalu OXFAM Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) merilis hasil penelitian tentang posisi Indonesia sebagai negara dengan indeks ketimpangan yang melonjak tajam dalam satu dekade terakhir. Posisi Indonesia berada di bawah Malaysia, China, Filipina, dan Thailand.

Menurut Fadli, hasil penelitian itu memperkuat laporan serupa yang telah dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2015. Politikus Gerindra itu menegaskan, ketimpangan bukan persoalan satu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global.

“Kondisi ketimpangan secara global juga terus memburuk. Satu persen orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 99 persen penduduk dunia,” ujarnya.

Pimpinan delegasi Indonesia di Sidang Tahunan IPU ke-136 itu menambahkan, perang, konflik, dan instabilitas yang terjadi di sejumlah kawasan ikut berkontribusi mempersulit situasi tersebut. “Dunia kelihatan menjadi makin tidak adil karenanya,” tegasnya.

Meski demikian Fadli juga mengungkapkan optimisme Indonesia dalam mengatasi ketimpangan. Menurutnya, ketimpangan tidak cukup diatasi dengan menciptakan lapangan kerja saja, tetapi juga harus dibarengi dengan upah layak di berbagai sektor.

“Sesudah krisis 2008, misalnya, perekonomian memang kian didominasi oleh industri keuangan, padahal sektor yang menampung angkatan kerja terbesar adalah manufaktur dan pertanian. Kesenjangan upah antar-sektor tersebut idak boleh dibiarkan terus menganga,” ulasnya.

Fadli menambahkan, isu ketimpangan di tingkat nasional sebenarnya merupakan panggilan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, terutama melalui pajak progresif yang signifikan. Di situlah diperlukan penyesuaian antara hukum perbankan dengan perpajakan guna memperkecil ruang gerak dan munculnya para pengemplang pajak. “Karena pajak merupakan instrumen penting untuk melakukan redistribusi kemakmuran,” sambungnya.