Fadli Zon Kesal sama Kebijakan Jokowi soal Dana Kelurahan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan kenapa kebijakan Presiden Jokowi yang akan memberikan dana kelurahan tidak dilakukan dari dahulu saja.

Dia mengatakan, pihaknya sudah setuju dari dahulu bahwa selain desa, kelurahan juga harus diberikan perhatian. “Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau kami setuju dari dulu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Fadli mengatakan, memang seharusnya desa dan kelurahan itu treatment-nya sama. Menurut dia, seharusnya pemberian dana kelurahan itu juga dilakukan bersamaan dengan dana desa yang sudah lama digulirkan pemerintah. “Kenapa baru sekarang? Kami kalau dari dulu lebih setuju lagi. Harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak UU (Desa) itu,” katanya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai memang sekarang ini terjadi kesenjangan. Sebab, ada dana desa, tapi yang berstatus kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional.

Menurut Fadli, kalau sekarang orang mudah saja menilai bahwa hal itu merupakan sebuah bentuk pencitraan. Sebab, saat ini memang memasuki tahun politik atau menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat. Tetapi pada prinsipnya kami menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya disamakan dengan dana desa,” ungkap Fadli.

Menurut dia, dari dahulu sudah banyak kelurahan yang komplain. Hal itu terlihat ketika Fadli menyerap aspirasi saat masa reses sebagai legislator. “Waktu kami menyerap aspirasi ketika reses, statusnya kelurahan tidak mendapat bantuan. Padahal ini kadang-kadang hanya perbedaan status saja, tempatnya, lokasinya di desa juga, tapi tidak mendapat bantuan secara proporsional tadi,” katanya. (boy/jpnn)