Fadli Zon: Kirim Pesan Lebih Tegas ke Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua delegasi parlemen Indonesia Fadli Zon menyatakan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan menggantinya dengan Kuasa Usaha (Charge de Affair) saja.

Myanmar telah membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pemusnahan etnis Rohingya. Pada pertemuan AIPA, delegasi parlemen negara tersebut juga menolak proposal kemanusiaan yang diajukan Indonesia dalam Sidang AIPA.

"Penarikan duta besar merupakan bagian dari tindakan diplomatik untuk mengingatkan dan menekan Myanmar agar mereka memperhatikan suara dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya,” kata Fadli Zon di sela-sela acara penutupan Sidang Umum AIPA ke-38 di Manila, Filipina, Selasa (19/9).

“Indonesia khususnya, dan negara-negara ASEAN pada umumnya, perlu meninjau kembali relevansi diplomasi basa-basi yang selama ini menjadi trademark ASEAN. Seperti yang pernah saya singgung, di tengah peringatan 50 tahun ASEAN tahun ini, sudah saatnya ASEAN berubah sehingga tak sekadar menjadi organisasi arisan,” katanya.

Menurutnya, kita perlu paham jika sikap tegas dalam diplomasi bukan hanya diperlukan saat menyangkut isu-isu bilateral saja, namun juga ketika menyangkut isu multilateral, regional, dan internasional. Terutama jika isunya genting dan prinsipil.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan menghindari konflik diplomatik. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, bahkan membuktikan jika diplomasi basa-basi justru bisa kontraproduktif terhadap penciptaan perdamaian. Diplomasi semacam itu justru telah gagal memberikan perlindungan terhadap anak bangsa sesama kawasan.

“Penarikan duta besar kita dari Myanmar juga tidak akan banyak berdampak terhadap kepentingan nasional kita. Apalagi, hubungan perdagangan dengan mereka juga nilainya terus-menerus anjlok. Jika pada 2013 nilai ekspor Indonesia ke Myanmar mencapai US$ 556 juta. Pada 2016 nilainya tinggal US$ 145 juta saja.” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurutnya, selama ini kita menganggap jika Myanmar sangat menghormati Indonesia, karena kitalah dulu yang telah merangkul mereka menjadi anggota ASEAN dan juga turut membantu proses transisi demokrasi di sana. Tapi, pesan kita ternyata kurang tegas dipahami oleh Myanmar.