Fadli Zon: Pidato Presiden Jokowi Soal RAPBN 2021 Kurang Realistis

"Anehnya, ketika kurva pandemi terus menanjak, dan ujung dari pandemi ini semakin tak bisa diramalkan, alokasi anggaran pemerintah untuk menangani isu ini justru berkurang drastis," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan bahwa hal itu menunjukkan basis pengalokasian anggaran pemerintah memang kurang realistis, atau tak jelas basisnya.

"Muncul pertanyaan terkait anggaran PEN. Apa sebenarnya dasar pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695 triliun untuk PEN? Perlukah anggaran sebesar itu, yang telah menyebabkan defisit APBN kita melonjak drastis?" ungkapnya.

Menurutnya, kalau alasannya pandemi dan resesi ekonomi, mestinya alokasi anggaran untuk tahun depan jauh lebih besar, atau minimal sama. Karena resesi global sebenarnya baru saja dimulai pertengahan tahun ini.

"Pada kenyataannya, anggaran PEN tahun depan berkurang hampir separuhnya, ketika pandemi dan resesi diproyeksikan akan terus memburuk," jelasnya.

Ketiga, lanjut Fadli, perlindungan sosial untuk rakyat kecil justru dikurangi. Kalau melihat postur RAPBN 2021, anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 “hanya” berjumlah Rp 92,82 triliun, alias turun dari anggaran tahun ini Rp 134 triliun.

Konsekuensinya, sebagaimana diakui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyebabkan nilai bantuan sosial (bansos) tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) turun.

Nilai bantuan akan turun dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi tinggal Rp 200 ribu per KPM.