Fadli Zon Ungkap 3 Fakta Buruk Pelantikan Pj Gubernur Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri, Senin (18/6), mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, pelantikan tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Pasalnya, hal itu pernah menjadi kontroversi pada Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah menyatakan usulan tersebut telah ditarik.

"Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jabar hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah," kata Fadli dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Dulu, lanjut wakil ketua umum Gerindra itu, Presiden Jokowi menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri Tjahjo dan Kapolri Tito Karnavian juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam Wiranto saat itu bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar.

"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang memercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan," tegasnya.

Persoalan kedua menurut Fadli, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun daerah lainnya. Termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan dijalani tahun ini dan tahun depan. Apalagi dia mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

"Saya yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama," tuturnya.

Masalah ketiga adalah kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jabar dinilai rawan.