Fahri Hamzah: Birokrasi Belum Solid Dalam Penanganan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rapat konsultasi yang diadakan DPR RI terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. DPR memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan terkait pemulihan NTB di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senin (10/9).

Rapat Konsultasi diadakan sebagai kelanjutan forum diskusi terarah yang sebelumnnya didakan DPR melibatkan lembaga pemerintah setingkat Dirjen dan lembaga masyarakat serta kemanusiaan.

“Birokrasi kebencanaan kita belum solid, tampak dari data yang simpang siur, kedua prosedur lamban padahal situasinya serba darurat,” kata Fahri Hamzah di sela-sela memimpin rapat konsultasi antara DPR dan Pemerintah.

Rapat konsultasi tersebut menghasilkan lima poin kesimpulan. Fahri berharap kesimpulan tersebut dibawa dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

“Poin revisi Inpres Nomor 5 tahun 2018 dengan memasukkan kawasan Sumbawa yang juga terdampak gempa dan masuk di dalam Inpres akan kami catat dan pertimbangkan,” kata Darmin Nasution.

Kesimpulan lainnya adalah penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, kepastian alokasi pembiayaan pemulihan gempa, tinjau ulang pembangunan hunian sementara (huntara) yang berdasarkan temuan sangat dibutuhkan para pengungsi serta percepatan transfer dana bantuan stimulan agar segera dimanfaatkan masyarakat.

Rapat konsultasi dihadiri unsur pemerintah lengkap, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala BNPB. Dari unsur pemerintah provinsi dan perwakilan masyarakat hadir senator DPD NTB, Anggota DPR RI Dapil NTB, serta Ketua DPRD NTB dan perwakilan pemerintah provinsi NTB.(adv/jpnn)