Fahri Hamzah: Capres – Cawapres Bisa Habiskan Rp 5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahudin Uno berdalih pemberian mahar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga dirinya tidak akan melakukannya.

Dia terus terang menjelaskan kalau uang tersebut adalah biaya kampanye, dan bantuan kepada tim pemenangan, juga bantuan kepada partai pengusung.

Terkait pernyataan Sandiaga ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018), menyebut kalau tantangan dari cawapres pasangan Prabowo Subianto itu positif, soal siapa yang harus membiayai ini (Pilpres).

Apa yang disampaikan Sandi, menurut politisi dari PKS itu, perlu supaya transparan agar jangan di Pilpres ini banyak masuk dana-dana siluman yang suatu hari akan menjadi hutang budi dari capres dan cawapres, yang harus dibayar belakangan hari.

"Jadi lebih baik sistem pembiayaannya dibuat transparan. Sekarang ada orang kaya seperti Pak Sandiaga, dia mau membiayai pribadi dan bahkan menyebut angkanya, ya itu ditanya boleh nggak? Ada pribadi satu orang membiayai dengan jumlah sekian, apalagi dia kandidat. Kalau bukan kandidat, setahu saya nggak boleh," ucapnya.

Dijelaskan Fahri bahwa batas sumbangan pribadi itu Rp 5 miliar, koorporasi Rp 25 miliar, untuk kandidat. "Nah, sekarang ada kandidat yang mengatakan mau membiayai sendiri pilpres saya ini. Bagaimana itu, apakah boleh?" katanya.

Di sisi lain, Fahri mengingatkan kalau yang banyak duitnya adalah incumbent, karena itu jangan dibalik. Maka dari itu, incumbent juga harus berani berterus terang dan terbuka seperti Sandiaga terkait asal-usul danannya, dan siapa yang menyumbang.

"Sebab, jangan sampai kita membiarkan difinisi dari gotongroyong itu adanya dana-dana gelap, apalagi dana haram masuk ke dalam darah politik kita, dalam hal ini darahnya presiden dan wakil presiden. Bisa rusak nanti. Akibatnya, kepemimpinan mendatang akan disandera orang," cetusnya.