Fahri Hamzah: Kami Tidak Mau TNI Gaduh

JAKARTA - Misteri siapa panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo akhirnya terjawab. Kemarin (9/6) pimpinan DPR menerima surat dari istana. Dalam surat tersebut, menyatakan presiden memilih Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldoko.
       
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemarin (9/6). Fahri mengatakan surat pengajuan nama panglima TNI sudah diberikan oleh presiden. "Baru kami terima. Nama yang diajukan Pak Gatot Nurmantyo," ucapnya.
       
Pengajuan nama Gatot merupakan trend baru dalam pemilihan pimpinan TNI. Sebab, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selama 10 tahun berkuasa, Panglima TNI dipilih secara bergilir.

Hal itu dilakukan untuk menjaga kesolidan penjaga kedaulatan negara tersebut. Selain itu agar tidak ada yang mendominasi diantara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
       
Politisi PKS itu mengatakan, pengajuan nama itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia orang nomor satu di Indonesia itu tidak melanggar undang-undang. Dia mengaku, dalam surat tersebut, Jokowi tidak menyertakan alasan penujukkan lulusan Akmil tahun 1982 itu. Surat tersebut hanya menyebutkan bahwa pemerintah memilih Gatot.
       
Menurut Fahri surat tersebut seharusnya disertai penjelasan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan di publik. Selain itu untuk menjaga perasaan anggota TNI. "Kami tidak mau TNI gaduh. Karena mereka menjaga kedaulatan negara ini," ucapnya.
       
Tidak sembarang penjelasan. Fahri meminta Jokowi menjelaskan secara detil mengapa panglima kembali dijabat oleh AD. Misalnya jika presiden memilih AL alasannya karena poros maritim. "Itu kan masuk akal. Kalau kembali ke AD alasannya juga harus masuk akal," tuturnya.
       
Lebih lanjut, surat dari Jokowi itu akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim). Setelah itu pimpinan akan membawanya ke forum badan musyawarah (bamus). Fahri mengatakan, setelah pembahasan di bamus, surat itu akan disampaikan ke paripurna. "Setelah itu komisi I akan menjadwalkan fit and proper test," jelasnya. (aph/dyn)