Fahri Hamzah: Ratusan Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Baru Terjadi di Indonesia
"Sekarang bagaimana coba? 813 ribu TPS itu orang disuruh saksi masing-masing. Sudah saya cek, ternyata orang ini tidak sanggup membayar saksi, sehingga banyak sekali TPS yang tidak imbang. Di situlah ruang permainannya," papar dia.
Fahri mengusulkan KPU dan Bawaslu agar lebih aktif merespons segala kecurangan yang disampaikan oleh masyarakat. Dia menegaskan jangan hanya sekali-kali saja. Bila perlu, harus ada juru bicara atau petugas yang stand by setiap saat untuk menjelaskan ke publik.
Menurut dia, hal-hal yang terjadi di masyarakat, maupun sosial media harusnya dijawab langsung oleh KPU maupun Bawaslu. "Harus ada jubir yang siap dan duduk 24 jam menghadapi wartawan, mengetik di sosial media dan sebagainya. Yang saya perhatikan, website-nya KPU juga Bawaslu tidak melakukan itu,” katanya.
Fahri mengatakan, kekisruhan dalam pelaksaan pemilu ini juga menjadi evaluasi presiden sebagai pengusul atas perubahan UU Pemilu dan Parpol. Selain itu, juga harus menjadi bahan evaluasi bagi parpol.
BACA JUGA: Update Real Count KPU Pilpres 2019: Lihat Angka di Provinsi – provinsi Gemuk
"Maka kita harus berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan lagi mendesain sistem pemilu yang begini kacau dan rusak. Cukuplah ini yang terakhir,” tuntas politikus asal Nusa Tenggara Barat, itu. (boy/jpnn)