Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Polemik Pernikahan Mewah Kahiyang-Bobby

Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya

Rabu, 08 November 2017 – 16:33 WIB
Fahri Hamzah Serang Balik Pengkritiknya - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Facebook

jpnn.com, JAKARTA - Tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah soal pernikahan mewah putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dianggap tidak relevan. Namun, Fahri justru mengkritik balik para pengkritiknya.

Fahri heran hukum jadi seperti tidak berlaku di negeri ini. Menurut dia, aturan soal larangan pejabat menggelar resepsi pernikahan mewah itu harusnya berlaku juga terhadap presiden.

“Surat Edaran (SE) itu kan dibuat November 2014, sebulan setelah (Jokowi) dilantik. Jelas di situ hasil rapat kabinet,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11).

Dia juga mengatakan, semangat revolusi mental sehingga dikeluarkannya surat edaran itu seperti tidak berlaku. Sebab, tegas dia, banyak pejabat menggelar pernikahan mewah. Harusnya, tegas dia, istana mengingatkan bahwa ada SE itu.

“Tapi, sekarang malah bilang presiden tidak terikat aturan itu. Yang disebut revolusi mental itu akhirnya apa? Kan jadi omong kosong,” ungkap Fahri.

Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, hukum tertulis harus dipegang walaupun langit runtuh. Namun, kata dia, hukum tertulis itu kalah dengan basa-basi yang tidak jelas.

“Itu yang menyebabkan Indonesia muter-muter terus tidak jelas begitu, ya kan? Korea sudah sekian puluh ribu pendapatan per kapita, begitu juga Malaysia, Singapura. Tapi, kita masih saja (begini),” ungkapnya.

Menurut dia, hal ini terjadi karena tidak menghormati hukum. Dia mengatakan, hukum hanya dipakai untuk pencitraan, main-main dan dinego-nego. “Kalau si ini boleh kena hukum, si itu tidak, sehingga hukum itu pandang bulu,” katanya.

Fahri heran hukum seperti tidak berlaku di negeri ini. Aturan soal larangan pejabat menggelar resepsi pernikahan mewah seharusnya berlaku juga terhadap presiden

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News