Fakta Memilukan Nasib Guru Honorer di Tulungagung, Tolong Angkat Jadi PPPK

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Puluhan perwakilan guru tidak tetap (GTT) yang berstatus lulus passing grade (PG) maupun non-PG mengadukan nasib mereka ke DPRD Tulungagung, Jawa Timur.

Mereka menuntut diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Perwakilan honorer GTT, Budi Hartono sangat berharap mereka bisa menjadi ASN PPPK pada 2023 sesuai regulasi yang ada.

"Kami berharap semua hal berkaitan dengan GTT, baik yang berstatus PG maupun non-PG bisa diangkat sebagai PPPK atau sebagai ASN," kata Budi Hartono di Komisi A DPRD Tulungagung, Selasa (1/11) lalu.

Dia menjelaskan jumlah guru GTT di Tulungagung saat ini sekitar 1.700 orang.

Mereka telah mengabdi bertahun-tahun dan tersebar di ratusan sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Bahkan, tak sedikit yang usianya mendekati paruh baya.

Budi pun blak-blakan soal upah yang diterima sebagai honorer yang angkanya jauh di bawah UMK Tulungagung 2022 yang sebesar Rp 2.029.358.

"Selama ini para GTT hanya menerima insentif antara Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu per bulan. Nominal ini sangat kecil, jauh dari kata layak," beber Budi.